Terbukti Terlibat Kasus Pembunuhan Almarhum Yogi Andhika, ASN Lampura Belum Juga Dipecat

By Lintas Merah 08 Mei 2020, 21:10:11 WIB Lampung Utara
Terbukti Terlibat Kasus Pembunuhan Almarhum Yogi Andhika, ASN Lampura Belum Juga Dipecat

Lampung Utara, LM- Sangat miris keluarga korban almarhum Yogi Andika oknum ASN pelaku dalang pembunuhan diponis ringan tidak sesuai dengan perlakuan penganiayaan Pengeroyokan.

 

Pembunuhan berencana,dan sampai saat inipun pelaku masih bersetatus pegawai negri sipil dilingkungan Pemkab Lampung Utara,dan masih mendapatkan gajih tunjangan selama dia sudah ditetapkan ponis pengadilan.

 

Seperti yang dilansir dari laman gerbangsumatra88.id, Moulan Irwansyah Putra alias Bowok bin M Yamin, mantan ajudan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara divonis bersalah dalam kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian mantan sopir mantan bupati non aktip Agung, Yogi Andhika. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kota Bandar Lampung menjatuhkan vonis kepada Moulan selama 4 tahun 4 bulan penjara. Vonis hakim dibacakan pada persidangan yang digelar Rabu (25/9).

 

“Menyatakan terdakwa Moulan Irwansyah Putra, A. Md. alias Bowok bin M. Yamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moulan Irwansyah Putra, A. Md. alias Bowok bin M. Yamin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan,” bunyi putusan majelis hakim. Dikutip merdeka.com dari website PN Tanjungkarang.

 

Persidangan vonis pembunuhan mantan sopir pribadi Bupati non aktip Lampura tersebut dipimpin Pastra Joseph. Sidang berlangsung di ruang Suejono/Yustitia PN Tanjungkarang.

 

Dalam hal ini PLT Bupati Lampura saat dimintai keterangan via WasttApp menjelaskan, terkait dengan masalah Moulan alias bowo Pemda Lampung utara sedang bersurat ke lembaga hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.722/Pid.P/2019/PN_Tjk. menanyakan apakah merupakan tindak pidana berencana atau tidak berencana agar Pemda lampura dapat mengambil keputusan Tata usaha Negara sesuai dgn PP no.11 th 2017 tetang manajemen PNS,”singkat Budi Jumat,8-5-2020.(**/red)

 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Write a comment

Ada 1 Komentar untuk Berita Ini

View all comments

Write a comment