Bupati Musa Ahmad Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi Tahun 2021

By Lintas Merah 25 Apr 2021, 22:11:01 WIB Advetorial
Bupati Musa Ahmad Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi Tahun 2021

Bandar Lampung, LM (SMSI)- Bupati Lampung Tengah (Lamteng), Musa Ahmad menghadiri
rapat koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2021 bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango di Gedung Pusiban Pemprov Lampung, Selasa (20/4/2021).

Dalam Rakor tersebut, Bupati Musa Ahmad didampingi Sekdakab, Nirlan dan Insepektur Kabupaten Lamteng, Muhibatuloh.

Dalam Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2021 tersebut, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengajak Bupati/Walikota dan seluruh elemen menyatukan langkah mencegah korupsi demi mewujudkan clean dan good governance.“Pemprov Lampung sendiri terus berkomitmen dalam berbagai upaya pencegahan korupsi di Wilayah Lampung,” tegasnya.

Dikatakan Arinal, komitmen itu dilakukan dengan membuat kebijakan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, baik dalam bentuk Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur.

Namun demikian, lanjutnya, berbagai upaya tersebut tentunya juga membutuhkan dukungan dari masyarakat.

Menurut Arinal, upaya pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi sebuah slogan, tetapi harus disinergikan olah seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat. “Peran serta dan upaya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat perlu terus dilakukan sehingga program pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan,” tukasnya.

Arinal menyatakan, untuk menjaga sinergi pencegahan korupsi, Pemprov Lampung juga telah melaksanakan berbagai aktivitas yang bekerjasama dengan berbagai pihak.

Seperti, penguatan komitmen Kepala Daerah dalam pelaksanaan pembinaan pengawasan, pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat/ whistle blowing system (WBS) dan Unit Pengendali Gratifikasi yang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kemudian, pelaksanaan Monitoring Control for Prevention (MCP) dan aksi pencegahan Korupsi melalui strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK). “Termasuk pelaporan e-LHKPN bagi Wajib Lapor Aparatur Sipil Negara di Provinsi Lampung, Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Seber Pungli) Bersama Polda Lampung dan Kejaksaaan Tinggi Lampung,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan sebagai mitra pemerintah, KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II siap menjembatani Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan Kementerian atau lembaga terkait terhadap persoalan yang terjadi di daerah.

“Jadikan KPK sebagai mitra, jadi jangan sungkan apabila ada hal yang perlu disampaikan kepada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, kami akan menjembatani kepada Kementerian atau lembaga terkait,” ujarnya.

Nawawi juga menyatakan, KPK siap menjalin koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada kesempatan itu, dilakukan penyerahan sertifikat sebanyak 1.134 bidang kepada Pemerintah Daerah dan PT. PLN meliputi sertifikat hak pakai Pemprov Lampung 194 bidang, sertifikat hak pakai Pemerintah Kabupaten/Kota 483 bidang dan sertifikat hak guna bangunan PT PLN 457 bidang.

Sementara itu, sertifikat tanah hak pakai untuk Kabupaten Lamteng diterima langsung oleh Bupati Musa Ahmad dan diserahkan oleh BPN Kabupaten Lamteng. (Advetorial)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment