Budayawan Lampung Nilai Bawaslu Rampas Hak Rakyat

By Lintas Merah 20 Jan 2021, 18:05:41 WIB Bandar Lampung
Budayawan Lampung Nilai Bawaslu Rampas Hak Rakyat

Bandar Lampung, LM- Budayawan Lampung Syapril Yamin alias Mamak LiL Rajo Gamolan ke- 27 angkat bicara terkait keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung yang dinilainya merampas hak rakyat.

Hal itu ia sampaikan dalam siaran Pers nya kepada media, Rabu (20/1/2021). Menurutnya, keputusan Bawaslu membatalkan pasangan calon Wali dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung nomor urut 03, Eva Dwiana - Deddy Amarullah telah menghadirkan demokrasi yang cacat. "Keputusan Bawaslu mengada-ngada dan merampas hak masyarakat Bandar Lampung yang memilih Bunda Eva. Inilah yang membuat demokrasi kita cacat, dan rakyat tidak lagi dapat percaya 100 persen kepada penyelenggara dan pengawas pemilu, ini kedzaliman," bebernya.

Ia berharap, seluruh masyarakat Bandar Lampung dapat menyampaikan pendapatnya atas ketidakpuasan penyelenggara dan pengawas Pemilu yang diduga berpihak kepada korporasi tertentu. "Setelah saya, mungkin akan ada masyarakat Kota Bandarlampung lainnya yang ikut bersuara atas kedzaliman ini. Suara rakyat yang kecewa atas ketidakadilan penyelenggara dan pengawas Pemilu dapat menimbulkan gelombang mosi tidak percaya yang besar terhadap pemerintah kedepannya, dan ini dapat merugikan demokrasi. Kami butuh pemimpin seperti bunda Eva, yang memenangkan Pilkada dengan   selisih yang jauh," harapnya.

Dalam rilis Bawaslu.go.id, Bawaslu Provinsi Lampung memutuskan Calon Wali Kota Bandar Lampung Nomor Urut 03 EVA DWIANA, terbukti melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. Putusan itu sekaligus membatalkan yang bersangkutan sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung.

 

Putusan tersebut diberikan saat rapat pleno Bawaslu Provinsi Lampung terkait putusan penanganan pelanggaran TSM Pilkada Bandar Lampung 2020, yang digelar di ruang Randu Garden Hotel Bukit Randu, Rabu (6/1/2021). Persidangan itu digelar atas tuntutan pelapor, Yopi Hendro. "Menyatakan Terlapor terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih," ujar Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah.

Hal itu berdasarkan pertimbangan Majelis Pemeriksa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah Para Pihak menyampaikan pendapat, bukti, saksi, dan ahlinya masing-masing, serta mendengar keterangan dari lembaga terkait.

 

Di mana salah satunya, terdapat 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung, yang seluruhnya secara merata telah menerima bantuan sosial atas bencana Covid-19 yang diprakarsai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan melibatkan setiap instansi terkait, termasuk jajaran RT.

Kecamatan Teluk Betung Timur, setelah diterangkan oleh 3 (tiga) orang saksi atas nama Herda Lita Sari, Feni dan Darwini di bawah sumpah, Majelis Pemeriksa berkesimpulan bahwa terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk pemberian sembako.

Pemberian itu dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan covid-19 yang dilakukan Wali kota Bandar Lampung aktif sebagai suami dari calon wali kota nomor urut 03 (Eva Dwiana), dengan melibatkan aparatur pemerintah kota beserta jajarannya termasuk RT, sebagai pihak lainnya untuk memilih Terlapor, yang mengakibatkan Terlapor mendapatkan perolehan suara sebanyak 14.725 suara. Sedangkan paslon lainnya yaitu paslon nomor urut 01 memperoleh 4.424, dan Paslon nomor urut 02 memperoleh 2.234 suara. "Maka berdasarkan fakta di atas tindakan tersebut merupakan pelanggaran Administrasi TSM," tegas Fatikhatul.

Atas dasar itu, Majelis Pemeriksa menganggap tindakan paslon calwakot nomor urut 03, memenuhi syarat pelanggaran TSM, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Putusan TSM tersebut juga menjadi dasar bagi Bawaslu Provinsi Lampung membatalkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung No urut 03. Kemudian Bawaslu Provinsi Lampung juga memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan keputusan KPU Kota Bandar Lampung terkait penetapan Terlapor sebagai pasangan calon dalam Pemilihan. "Menyatakan membatalkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung No. urut 03," kata Khoir sapaan akrabnya itu. (**)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment